'Intervensi Pemerintah Memang Diperlukan untuk Selesaikan Konflik Sepakbola'

Jakarta - Selama ini campur tangan pemerintah ditakutkan akan berakibat sanksi kepada Indonesia. Namun, menurut Budiarto Shambazy, campur tangan pemerintah memang diperlukan untuk selesaikan konflik sepakbola.

Kemarin malam, Senin (18/2/2013), Menpora Roy Suryo sudah berinisiatif mempertemukan pihak PSSI dan KPSI. Dari pertemuan tersebut diputuskan empat hal, yakni (1) revisi statuta, (2) pengembalian empat Exco, (3) unifikasi liga, dan (4) Kongres dengan Solo. Kongres juga diputuskan akan dilangsungkan pada 17 Maret mendatang.

Budiarto menyambut baik mediasi dari Menpora. Bahkan, kalaupun pada akhirnya kongres nanti tidak berhasil juga, Budiarto menyarankan supaya Presiden ikut turun tangan juga.

"Jalan tengah yang paling masuk akal, pemerintah campur tangan. Masalahnya simpel: kalau Menpora sudah kewalahan, Presiden bisa panggil kedua pihak, khususnya KPSI. Panggil saja ke Cikeas atau Istana. Kasih semacam kesadaran," ujarnya kepada detikSport.

Dia juga menyebut bahwa mediasi dan intervensi kini sudah membaur. FIFA pun dinilainya tidak akan menjatuhkan hukuman hanya karena intervensi tersebut. Sebab, FIFA menganggap Indonesia punya pasar sepakbola yang kelewat besar.

"Presiden dan pemerientah sudah ikut ampur inervensi sejak kongres Malang. Batas antara mediasi dan intervensi sudah membaur. KIta tidak akan dihukum karena pasar kita besar itu. Terus klub-klub Eropa mau datang. Kita ini bukan Brunei. Pasar kita besar, itulah mengapa FIFA masih melonggarkan prinsip."

"Jadi, intervensi itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Membekukan kepegurusan Nurdin (Halid) pun itu sudah intervensi. Dan FIFA juga tidak keberatan toh," ucapnya.



( roz / a2s )